Setuju Gak Sih Hate Speech Diurusi Segala?!

Di sela-sela kesibukan ngerjain revisi dan bikin paper dari skripsi untuk e-jurnal, tiba-tiba ada semangat untuk ngeblog lagi. Kalau lagi semangat gini, harus segera direalisasikan sebelum mood jelek datang dan ide nulis pun ngilang seperti sebelum sebelum sebelumnya :D.

Kali ini yang mau gw bahas adalah rencana penanganan hate speech yang lagi hot. Mengingat saran yang gw tulis di bab 5 skripsi gw adalah: “Masyarakat harus kritis dalam memahami isi berita”, ada baiknya gw pun belajar menjadi kritis sebelum setuju atau tidak setuju dengan rencana tersebut.
Pandangan gw sendiri sebelum banyak cari info tentang isu ini, setuju. Ya, setuju karena media sosial itu area publik, jadi sebagai individu kita gak bisa seenaknya memposting atau share sesuatu. Sementara justru sekarang ini banyak yang belum aware atau justru sengaja cari sensasi dengan cara menghina atau memfitnah sesuatu secara terang-terangan di medsos.  Tapi, masalahnya, gw juga khawatir peraturan yang akan dibuat ini cuma menjadi alat bagi oknum-oknum tertentu untuk membungkam pendapat yang tidak menguntungkan pihaknya – kekhawatiran yang sama yang sepertinya dirasakan juga oleh banyak orang.

Jadi Penanganan Hate Speech Ini Sebenarnya Gimana?

Setelah cari-cari info, ternyata gw baru sadar bahwa gw kurang up-to-date. Jadi sebenarnya  penanganan hate speech ini bukan rencana yang akan dibuatkan undang-undangnya, namun edaran dari Kapolri yang tujuannya adalah untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan terkait yang sudah ada. Dokumen lengkap Surat Edaran tersebut bisa dilihat di sini.

Singkatnya, SE ini adalah re-sosialisasi bahwa hal-hal yang berhubungan dengan hate speech dapat merusak persatuan, seperti menimbulkan tindak kekerasan dan konflik sosial. SE ini juga sebagai pengingat bahwa hate speech bukan lah hal yang baik dan ada aturan yang menaunginya, sehingga kepolisian diminta untuk lebih tegas melakukan tindakan terhadap pelaku yang melakukan hate speech.

Di dalam SE disebutkan bahwa hate speech yang dimaksud berbentuk penghinaan; pencemaran nama baik; penistaan; perbuatan tidak menyenangkan; memprovokasi; menghasut; penyebaran berita bohong. Yang semua tindakan itu memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Untuk itu, personil Polri diminta lebih responsif terhadap gelaja-gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech). Kemudian penanganannya didahulukan dengan penyelesaian secara damai, kemudian jika tidak bisa maka akan dibawa ke ranah hukum pidana.  (Lengkapnya silahkan baca sendiri ya)

Reaksi...

Reaksi atas Surat Edaran ini memang beragam, tapi batasnya jelas antara yang pro dengan yang kontra :D (you know what I mean). Salah satu yang pro adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla yang pendapatnya dimuat kompas, alasan yang diungkapkan bersifat umum, yaitu menurutnya setiap orang tidak boleh menghina orang dan tidak boleh mengobarkan rasa kebencian. Sementara itu, salah satu yang kontra adalah Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa yang pendapatnya dimuat okezone. Menurutnya, SE ini adalah bentuk ketakutan rezim Jokowi terhadap kritikan dan hanya akan dijadikan tameng agar tidak dikritik lagi. Kedua pendapat ini menurut gw pribadi mungkin benar, tapi tepat atau tidaknya itu tergantung interpretasi kita masing-masing. :)

Menurut gw lagi, urgensi sampe dibuat SE ini juga abu-abu. Di satu sisi udah ada UU dan peraturannya, ngapain harus buat SE yang akhirnya malah bikin masyarakat bingung dan resah. Di sisi lain penanganan hate speech yang dimaksud itu selama ini sepertinya kurang jelas sementara memang banyak masyarakat yang kurang aware untuk lebih hati-hati dalam menyampaikan pendapat.

Beberapa pengamat menilai UU yang sudah ada belum sesuai dengan kebutuhan, sebab mulitafsir sehingga pelaksanaan hukumnya pun kurang maksimal dan hanya menguntungkan pihak yang lebih kuat. Memang sih, contohnya yang gak jelas itu pasal pencemaran nama baik. Kalau lihat di berita-berita, pasal ini jadi andalan tokoh-tokoh yang gak mau disentil dan punya kekuasaan. Kasus terbaru contohnya pelaporan Fadli Zon terhadap aktivis yang melaporkannya telah melakukan money politic dan kini status aktivis tersebut sudah jadi tersangka. Sebagai orang awam menurut gw ngapain banget ada laporan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik, kalau memang tidak terbukti Fadli Zon salah berarti ya sudah lah ya masyarakat juga bisa menilai yang salah itu aktivisnya. Kecuali ada kerugian-kerugian lain yang didapat Fadli, baru lah bisa lapor balik. Dan, kasus absurd lainnya mengenai pasal pencemaran nama baik ini ada banyak di dunia artis, hehe. Gw lelah.

Mari Awasi Penanganannya

Kapolri Badrodin Haiti sampai saat ini tidak mau mencabut SE yang sudah ditekennya. Itu artinya SE tersebut berlaku. Menurut gw sih, saat ini kita punya hak untuk menuntut Kapolri men-sosialisasikan lebih lanjut mengenai Hate Speech ini. Harus dijelaskan indikator-indikator yang dapat menentukan suatu tindakan itu merupakan Hate Speech atau bukan. Karena kalau tidak jelas, lagi-lagi yang berkuasa lah yang dapat 'menggunakan' peraturan ini.

Setuju atau tidak, kalau menurut gw kita gak perlu menentang. Sebab peraturan itu tetap harus ada. Kita juga seharusnya berbaik sangka dulu terhadap sikap Polri, sebab sangat jelas hal-hal yang berhubungan dengan Hate Speech dapat menebabkan perpecahan. Namun tetap perlu diawasi agar tidak disalahgunakan. Awasinya gimana? Medsos punya power kok untuk itu. Minimal kita sebagai masyarakat punya kekuatan kolektif untuk bersuara melalui medsos. (Semoga saja kebaikan masih bisa lebih kuat di negeri ini)

Kalau kita gak salah ngapain takut. Simpelnya sih begitu.

Gak usah resah galau gulana, kalau memang selama ini kita hanya mengkritik pemerintah atau sesuatu ya gak usah takut. Karena kritik itu jelas berbeda dengan Hate Speech yang dimaksud di dalam SE. Menurut gw pribadi kritik memang gak harus membangun / gak harus disertai saran, yang namanya kritik berarti hal yang kita rasa kurang dan perlu diperbaiki dari pemerintah atau sesuatu itu. Dan jelas juga bedanya antara kritik dengan hinaan atau cacian. Entah menurut orang lain, tapi menurut gw hinaan itu jika kita melabeli sesuatu yang kita kritik dengan sesuatu yang buruk secara terang-terangan dan berlebihan. Ya, lagi-lagi seharusnya diluruskan dulu oleh Kapolri yang termasuk hinaan itu apa.

No comments:

Post a Comment

Silahkan sampaikan tanggapan, opini, saran ataupun kritik Anda sebelum meninggalkan blog ini...

Know us

Our Team

Contact us

Name

Email *

Message *